Molornya pengesahan RTRW Riau memang memberi dampak yang cukup berat bagi daerah ini. Menurut data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau jumlah investasi yang terhambat akibat belum tuntasnya RTRW Riau mencapai Rp53,9 Triliun. 

"Untuk seluruh Kabupaten/Kota di Riau yang sudah melaporkan itu jumlahnya Rp53, 9 triliun, itulah jumlah investasi yang terhambat ke Riau," ujar Kepala DPMPTSP Riau Evarefita.

''Investasi yang selama ini terhambat, segera masuk ke Riau. Ini akan berdampak bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi di Provinsi Riau, mulai dari ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan serta pembangunan lainnya,'' ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Juni Ardianto Rachman.

Menurutnya, berkas izin investasi yang terhambat di Riau mencapai Rp70 triliun lebih. 

"Itu akan langsung masuk ke Riau. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya Rp70 triliun saja, namun jika dihitung dampak lain dari investasi itu bisa di atas Rp100 triliun,'' ungkapnya.

Dampak positif lainnya, tutur Juni, kemiskinan akan ditekan, jumlah pengangguran akan berkurang, dan ekonomi akan tumbuh dengan bagus bahkan bisa di atas nasional.

Diakui Juni, dalam dua tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Riau terburuk dan itu diakibatkan masalah RTRW Riau yang belum tuntas, sehingga dengan pengesahan RTRW, semua bisa teratasi. "RTRW adalah solusi untuk pertumbuhan Riau,'' pungkasnya.

Menggenjot Infrastruktur selama sekitar dua tahun menjabat Gubri, Andi Rachman juga berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar di bidang infrastruktur. Dalam kurun waktu empat tahun, yakni 2014 s/d 2017, Pemprov Riau telah menggelontorkan dana Rp4 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 12 kabupaten/kota. Perinciannya, pembangunan 665,73 kilometer jalan senilai Rp3,6 triliun dan 51 jembatan senilai Rp577,9 miliar.

Karena menyandang status sebagai urat nadi perekonomian, pembangunan sejumlah infrastruktur dasar --terutama dari jenis jalan dan jembatan--mendapat prioritas utama oleh Pemprov Riau. Bahkan, sampai tahun anggaran 2019 mendatang, pembangunan sektor yang satu ini tetap mendapat perhatian serius.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau H Rahmad Rahim mengatakan panjang jalan Provinsi Riau yang berstatus baik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Kalau pada tahun anggaran 2014 jumlah panjang jalan yang berstatus baik baru sepanjang 931,10 km, pada 2015 berhasil ditingkatkan menjadi 1.153,42 km.

Bertambah tahun, panjang jalan yang berstatus baik terus mengalami kenaikan. "Pada tahun anggaran 2016, misalnya, panjangnya sudah mencapai 1.330,97 km, yang meningkat lagi menjadi 1.406,63 di tahun anggaran berikutnya, 2017," ujar Rahmad.